Berita

Selengkapnya

Naskah Akademik

  • Naskah Akademik RUU tentang Pertekstilan

    Untuk mendukung penyelenggaraan pertekstilan di Indonesia membutuhkan kerja sama antara semua pihak yang terkait untuk menciptakan ekosistem pertekstilan yang berkembang, berdaya saing, dan berkelanjutan sehingga dibutuhkan payung hukum yang kuat berupa Undang-Undang guna memberikan landasan...

  • Naskah Akademik RUU tentang Kedokteran Hewan

    Penyusunan RUU tentang Kedokteran Hewan dilakukan sebagai upaya dalam pelindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar dalam mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal ...

  • Naskah Akademik RUU tentang Permuseuman

    Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman berdasarkan urgensi filosofis, sosiologis, dan yuridis. I. Urgensi Filosofis Berdasarkan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati secara selaras dengan perkemb...

Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang

  • RUU tentang Pertekstilan

    BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PERTEKSTILAN BAB III PENYELENGGARAN INDUSTRI PERTEKSTILAN BAB IV PRODUK TEKSTIL BAB V PERDAGANGAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BAB V SUMBER DAYA MANUSIA PERTEKSTILAN BAB VI RISET DAN INOVASI PENDIDIKAN PERTEKSTILAN BAB VII PERMODALAN DAN I...

  • RUU tentang Kedokteran Hewan

    BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN HEWAN BAB III PENDANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN KEDOKTERAN HEWAN BAB IV REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK BAB V STANDAR PROFESI DAN STANDAR LAYANAN KEDOKTERAN HEWAN BAB VI LAYANAN KEDOKTERAN HEWAN BAB VII HAK DAN ...

  • RUU tentang Permuseuman

    BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN JENIS BAB III PENYELENGGARA PERMUSEUMAN BAB IV PENDIRIAN BAB V KOLEKSI BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA BAB VII AKREDITASI BAB VIII PENGGABUNGAN, PEMECAHAN, PEMBUBARAN, DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN BAB IX PENGAMANAN BAB X PEMANFAATAN BAB XI PENDANAA...

Selengkapnya

Jurnal Prodigy

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 9 No. 2, Desember 2021

    ❖ Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Quo Vadis Ketenagakerjaan Indonesia (Bagus Prasetyo, S.H., M.H.)
    ❖ Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Agus Priyono, S.H.)
    ❖ Urgensi Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (Tommy Cahya Trinanda, S.H.,LLM)
    ❖ Urgensi Pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang Teknologi Finansial (Aryani Sinduningrum, S.H., M.H.)
    ❖ Larangan Persekongkolan Tender: Studi Perbandingan berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Antitrust Law di Amerika Serikat (ESTHER PUTRI LASMAIDA PANJAITAN, S.H., LLM )

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 9 No. 1, Juli 2021

    ❖ Analisis Yuridis Pengaturan Upaya Hukum terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    ❖ Tinjauan Yuridis Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Bermakna Konstitusional Bersyarat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
    ❖ Analisis Yuridis Perubahan Penggolongan Narkotika Untuk Ganja Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 8 No. 2, Desember 2020

    ❖ Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    ❖ Pengaturan Larangan Mengonsumsi Satwa Liar Penyebab Zoonosis dalam Rangka Pencegahan Terjadinya Penyakit Infeksi Emerging Bersifat Zoonotik
    ❖ Pencabutan Suaka Diplomatik oleh Pemerintah Ekuador terhadap Julian Assange Menurut Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954
    ❖ Efektivitas Pemeriksaan Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    ❖ Tinjauan Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap Desain Ideal Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia
    ❖ Pengaturan Pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    ❖ Pengaruh Pengaturan Jabatan Hakim Konstitusi Terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
    ❖ Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti Peralihan Hak atas Tanah Karena Pewarisan
    ❖ Tanggung Jawab Mantan Direksi Terhadap Hutang Pajak Perseroan Pailit

Selengkapnya

Proceeding

  • Laporan Kinerja PUU EKRA Tahun 2023

    Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Pusat PUU EKRA berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang dicapai pada Tahun 2023, serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Pusat PUU EKRA untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi.

Selengkapnya

Buku

  • Laporan kinerja PUU EKRA Tahun 2023

    Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Pusat PUU EKRA berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang dicapai pada Tahun 2023, serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Pusat PUU EKRA untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi.

Selengkapnya


Call For Papers Prodigy

Aryani Sinduningrum, S.H. Lahir di Jakarta pada 29 Mei 1993. Beliau menyelesaikan studi S1 ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2015 dengan Program kekhususan Hukum Keperdataan. Beliau dapat dihubungi melalui email: aryani.sinduningrum@dpr.go.id