• Alur Lapor Gratifikasi

  • Persekjen Gratifikasi

  • Tolak Gratifikasi

  • RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan D.I Yogyakarta 9-11 Agustus 2023

  • RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan D.I Yogyakarta 9-11 Agustus 2023

Naskah Akademik

  • RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

    Kepariwisataan berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,...

  • RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

    Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Kesejahteraan ibu dan anak berawal dari pancasila sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Kemudian penjabaran dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28B ayat (2) Undang-U...

Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang

  • RUU tentang Kepariwisataan

    BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR, ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Wisatawan Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pariwisata BAB V TUGAS, WEWEN...

  • RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

    BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Ibu Bagian Kedua Hak Anak Bagian Ketiga Kewajiban BAB III TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas Bagian Kedua Wewenang BAB IV PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Perencanaan B...

  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

    Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (RUU tentang Jalan) memuat perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yaitu penambahan materi baru termasuk penambahan 2 Bab baru (Jalan Khusus dan Data dan Informasi) serta penyempu...

Selengkapnya

Jurnal Prodigy

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 9 No. 2, Desember 2021

    ❖ Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Quo Vadis Ketenagakerjaan Indonesia (Bagus Prasetyo, S.H., M.H.)
    ❖ Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Agus Priyono, S.H.)
    ❖ Urgensi Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (Tommy Cahya Trinanda, S.H.,LLM)
    ❖ Urgensi Pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang Teknologi Finansial (Aryani Sinduningrum, S.H., M.H.)
    ❖ Larangan Persekongkolan Tender: Studi Perbandingan berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Antitrust Law di Amerika Serikat (ESTHER PUTRI LASMAIDA PANJAITAN, S.H., LLM )

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 9 No. 1, Juli 2021

    ❖ Analisis Yuridis Pengaturan Upaya Hukum terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    ❖ Tinjauan Yuridis Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Bermakna Konstitusional Bersyarat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
    ❖ Analisis Yuridis Perubahan Penggolongan Narkotika Untuk Ganja Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

  • Prodigy Jurnal Perundang-undangan Vol. 8 No. 2, Desember 2020

    ❖ Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    ❖ Pengaturan Larangan Mengonsumsi Satwa Liar Penyebab Zoonosis dalam Rangka Pencegahan Terjadinya Penyakit Infeksi Emerging Bersifat Zoonotik
    ❖ Pencabutan Suaka Diplomatik oleh Pemerintah Ekuador terhadap Julian Assange Menurut Konvensi Havana 1928 dan Konvensi Caracas 1954
    ❖ Efektivitas Pemeriksaan Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    ❖ Tinjauan Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap Desain Ideal Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia
    ❖ Pengaturan Pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    ❖ Pengaruh Pengaturan Jabatan Hakim Konstitusi Terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
    ❖ Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti Peralihan Hak atas Tanah Karena Pewarisan
    ❖ Tanggung Jawab Mantan Direksi Terhadap Hutang Pajak Perseroan Pailit

Selengkapnya

Proceeding

  • Laporan Kinerja PUU EKRA Tahun 2023

    Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Pusat PUU EKRA berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang dicapai pada Tahun 2023, serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Pusat PUU EKRA untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi.

Selengkapnya

Buku

  • Laporan kinerja PUU EKRA Tahun 2023

    Laporan Kinerja Pusat PUU EKRA Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Pusat PUU EKRA berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang dicapai pada Tahun 2023, serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Pusat PUU EKRA untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi.

Selengkapnya


Call For Papers Prodigy

Meirina Fajarwati, S.H. Perancang Undang-Undang bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan. Lahir di Cirebon 6 Mei 1991. Beliau menyelesaikan S1 Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Yarsi. Beliau menyelesaikan S2 Jurusan Hukum Kenegaraan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pernah menangani RUU tentang Kelautan; RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan RUU tentang Konservasi Sumber daya alam hayati; RUU tentang Ekonomi Kreatif; dan RUU tentang Peningkatan Pendapatan Daerah. Menyelesaikan Jurnal dengan judul“ Analisis yurudis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah norma dalam undang-undang”. Beliau dapat dihubungi melalui email: meirina.fajarwati@dpr.go.id