Detail Naskah Akademik (Konsep Awal NA)

Berbagai makna yang terkandung baik dalam Pancasila maupun Pembukaaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan pijakan dasar bagi kebutuhan akan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien. Hal ini dimaksudkan agar upaya mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang adil dan makmur dapat tercapai. Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah terjadi peningkatan jumlah kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota dan pejabat eselon I/II/II yang ditangkap oleh KPK karena melakukan tindak pidana korupsi. Masih banyaknya kepala daerah dan pejabat eselon I/II/III yang tertangkap melakukan korupsi telah menimbulkan pertanyaan akan peran inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan di daerah. Menurut kajian KPK, penyebab pengawasan inspektorat daerah yang lemah yaitu kapasitas aparat yang rendah dan masalah independensi aparatur inspektorat daerah. Sejalan dengan reformasi birokrasi telah diundangkan beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan diatas baik dari unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis maka dalam penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diperlukan suatu undang-undang yang mengatur tentang SPIP sehingga perlu dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.